Menurut kuasa hukum WTP Lemah Ireng, Heri Sulistiyono, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan Bupati Semarang kepada 47 WTP yang hingga kini masih menolak konsinyasi yang ditetapkan pemerintah. "Rencana tersebut membuat emosi warga Lemah Ireng sedikit menurun. Pasalnya, emosi warga sempat meninggi karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menolak gugatan warga," kata Heri, Jumat (2/11).
Untuk menjawab permintaan Bupati tentang janjinya hendak membeberkan isi penilaian tim appraisal independen bila diminta warga, dirinya berencana akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan WTP guna keperluan menyusun jadwal pertemuan WTP dengan Bupati Semarang.
"Yang pasti saya akan berkoordinasi dahulu pada kedua belah pihak, yakni warga dan Bupati. Secara prinsip, kami mengapresiasi keberanian Bupati membuka hasil penilaian appraisal. Harapannya dalam penyelesaian kasus Lemah Ireng, Bupati selalu berpihak pada warga," jelasnya.
Dihubungi terpisah melalui sambungan telepon, Kepala Desa Lemah Ireng Trimanto menegaskan bila teror yang dilakukan oknum pamong desa yang berinisial SL dan KS tidak benar. Dirinya mengaku sudah menelusuri informasi tersebut, namun belakangan tidak terbukti. Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar mengabaikan teror yang sifatnya mengintimidasi warga untuk melepaskan tanahnya guna keperluan proyek jalan tol.
"Informasi tersebut tidak benar, pasalnya dari penulusan kami di lapangan ternyata hasilnya nihil. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saya menghimbau warga tidak terpancing isu atau teror yang dilakukan orang yang tidak bertanggungjawab. Jika ada informasi, sebaiknya dilaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti," tandasnya.
Sementara itu, menyikapi perkembangan konflik di Lemah Ireng, Plt Camat Bawen, Imanun Ciptadi bersama Rois Syuriah NU MWC Bawen, KH Ahmad Dawam menggelar istigosah di Masjid Baittul Izzah. Kegiatan tersebut dihadiri Danramil Bawen, perwakilan petugas dari Polsek Bawen, dan sekitar 200 warga masyarakat Bawen
Sumber | SM
.jpg)
