Aksi Sweeping di Bandungan Mendapat Tanggapan Berbeda

UNGARAN, - Aksi sweeping yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah maupun rencana sweeping yang akan dilakukan oleh Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Jateng di kawasan wisata Bandungan mendapat tanggapan berbeda dari organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, Ahmad Hanik mengatakan, secara institusi apapun, tindakan aksi main hakim sendiri tentunya tidak dibenarkan oleh aturan dan agama apapun. Apalagi tindakan sweeping dilakukan dengan cara anarkis dan membawa senjata sehingga menakut-nakuti masyarakat yang beraktifitas.

''Sesuai surat edaran dari PBNU, seluruh pengurus baik di wilayah maupun cabang, tidak boleh melakukan aksi-aksi anarkis pada saat ramadan ketika memberikan peringatan kepada aktifitas yang mengganggu ibadah puasa. Akan tetapi, PBNU akan mendukung ketika aksi dilakukan dengan persuasif. PCNU Kabupaten Semarang sangat tidak mendukung pola aksi seperti itu,'' katanya, Selasa (7/8).

Hanik juga menambahkan, aksi untuk memperingatkan seseorang ataupun lembaga yang mengganggu aktifitas ibadah puasa, secara keagamaan boleh-boleh saja. Akan tetapi, harus dilakukan dengan cara yang tepat.

''Kalau tindakannya langsung anarkis kepada obyek yang dimaksud, tentu tidak pas, apalagi dengan kekerasan. Harusnya kan dengan cara santun, sesuai adat ketimuran. Kalau pun ada rencana aksi, lebih baik kan kerjasama dengan aparat penegak hukum, tidak main hakim sendiri. Tentu aparat juga akan terbuka ketika dibantu,'' papar Hanik yang juga Kepala SMK NU Ungaran itu, kemarin.

Terpisah, Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang Dr HM Saerozi MAg mengatakan, dalam rangka mewujudkan ramadan yang damai dan penuh berkah, Muhammadiyah selalu mengedepankan tindakan non kekerasan dan prosedural.

Tanpa mengurangi hormat kepada para anggota FPI maupun GPK, Saerozi menilai, aktifitas masyarakat di Bandungan yang di-sweeping akan terus mundur ke belakang. Kalaupun ada perlawanan, hanya gebrakan sesaat.

''Tapi yang menjadi catatan, setelah ramadan usai, kejadiannya bisa lebih buruk. Ketika suatu tindakan penekanan dengan cara yang tidak simpatik, mereka yang diperlakukan tentu memiliki dendam personal. Buntutnya akan makin panjang,''
katanya.

Dijelaskan pula, persoalan masyarakat di Bandungan maupun yang ke Bandungan bukan persoalan kesadaran syariat, tetapi ada kepentingan yang lebih besar, baik itu faktor ekonomi ataupun faktor yang lain. ''Muhammadiyah netral terhadap aksi sweeping, tidak ikut-ikutan, dan tidak mencela aksi itu,'' tandas Saerozi.


Sumber | Suara Merdeka